Permit atau izin kerja adalah dokumen yang memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman, sesuai prosedur, dan meminimalkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja

Legal compliance

Konsep yang mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Legal compliance penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan mencegah pelanggaran hukum.

Compliance

Upaya untuk memenuhi peraturan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Profesi compliance bertugas memantau kegiatan organisasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau kebijakan perusahaan.

Pekerjaan terkait legal dan compliance

Pekerjaan yang berkaitan dengan mengidentifikasi, memahami, mengelola, dan memberikan advice terkait aspek hukum publik, kepatuhan perusahaan, dan lain sebagainya

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3

Standar ISO 45001:2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

UU ini menjelaskan dasar hukum bagi pihak yang mengajukan legal standing, seperti hak gugat individu, hak gugat masyarakat, hak gugat pemerintah, hak gugat organisasi lingkungan, dan hak gugat administratif.

Pendampingan Penyusunan Peraturan Internal Lembaga

Pendampingan Perancangan Peraturan Daerah Kerjasama

Pendampingan & Pengurusan PerIzinan Lingkungan

Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk & Strategis Sektor

Opini Hukum, Legal Due Diligence, dan Proses Pengadaan Proyek